BREAKING NEWS

Inovatif

Friday, December 18, 2015

Presiden Joko Widodo Bicara Sehubungan Larangan Go-Jek Uber Oleh Menhub


Terkait larangan beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo.



Presiden Joko Widodo


Presiden Joko Widodo, melalui akun Twitternya: @Jokowi, men-Twit, "Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan, rakyat jadi susah. Harusnya ditata - Jkw".



Di Istana Bogor (18/12/15), Jokowi juga menjelaskan, "Itu yang namanya ojek biasa atau ojek online seperti GoJek, hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang harus digaris bawahi dulu. Oleh sebab itu, jangan karena adanya sebuah aturan, ada yang dirugikan, ada yang menderita. Peraturan itu yang membuat, siapa sih? Yang membuat, kan kita. Sepanjang itu dibutuhkan masyarakat, saya kira tidak ada masalah. Peraturan bisa transisi sampai transportasi massal sudah bagus, sudah nyaman, sehingga nanti secara alami orang bisa memilih, mana yang lebih bagus"



Seperti diketahui, Jokowi memang selalu berusaha dekat dengan masyarakat kecil, termasuk pengemudi ojek. September lalu, beliau sempat mengundang makan siang pengemudi ojek reguler (ojek pangkalan) dan pengemudi Go-Jek ke Istana Negara. Bahkan Presiden mengajak CEO Go-Jek, Nadime Makarim, dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Dia ingin memperkenalkan karya anak bangsa di bidang bisnis digital ke tingkat internasional. 



Ketika Presiden Jokowi ditanya apakah GoJek bisa terus beroperasi. Presiden Jokowi mengatakan," Jadi, artinya jangan sampai kita mengekang sebuah inovasi. Seperti Gojek aplikasi adalah hasil anak-anak muda yang ingin berinovasi. Jadi jangan sampai mengekang inovasi. Tetapi harus secepatnya ditata, misalnya dari Dishub atau Menhub bisa memberi pembinaan, menata, sehingga keselamatan penumpang terjaga. Termasuk kepada Korps Lalu Lintas Polri, para Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia". 



Baca juga: Presiden Joko Widodo Mengajak Bapak Nadiem Makarim Ke AS 



Berita update berikutnya, (20/12/2015), rencana Pemerintah untuk merevisi UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), telah disambut baik DPR. Dengan revisi UU LLAJ ini, bisa memberikan kepastian hukum bagi transportasi umum berbasis aplikasi, seperti GoJek, Grabbike, dll. 


Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, Minggu (20/12/15), mengatakan, "Ada kekosongan aturan soal GoJek, Grabbike dan kendaraan umum yang berbasis aplikasi. Karena itu, perlu dilakukan revisi UU LLAJ dan Komisi V DPR RI menyambut baik rencana Pemerintah untuk mengajukan revisinya. Dan perlu juga diatur mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal), untuk perlindungan konsumen dan keselamatan berlalu lintas". 



Pasal 47, ayat 2, UU LLAJ, menyebutkan, "Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, dikelompokkan berdasarkan jenis: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus"


Pasal 47, ayat 3, UU LLAJ, tertulis, "Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikelompokkan berdasarkan fungsi, yakni kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum"


Pasal 138, ayat 2, UU LLAJ, tertulis, "Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum"


Pasal 23 ayat 3 PP No. 74/2014 tentang Angkutan Jalan menyebutkan, "Kendaraan bermotor yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang adalah mobil penumpang umum dan bus umum". Dengan demikian, sepeda motor tidak diperkenankan untuk angkutan penumpang. 




Sebenarnya pasal-pasal di atas yang menjadi dasar Menhub, Ignatius Jonan, melarang pengoperasian roda dua sebagai angkutan umum. Namun, Jonan juga menyampaikan rencana Pemerintah untuk merevisi UU LLAJ ini. Langkah itu dilakukan guna memberikan aturan hukum pada transportasi umum berbasis aplikasi agar dapat beroperasi sampai Pemerintah mampu menyediakan angkutan umum yang layak dan nyaman.  



Baca juga: Ucapan Terimakasih Nadiem Makarim dan Manajemen Atas Ketegasan Joko Widodo 




Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin, 21/12/2015, juga mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, agar dapat mengatur transportasi baru berbasis aplikasi ini.


"Munculnya transportasi baru berbasis aplikasi, perlu ditanggapi sebagai inovasi dan alternatif. Sedangkan, saat ini  pemerintah belum bisa menyediakan alat transportasi yang diharapkan masyarakat. Terkesan aneh, jika angkutan seperti Go-Jek dipermasalahkan. Ojek konvensional juga, telah hadir sekitar tahun 70-an. 


Mengenai regulasi adalah agenda Kemenhub dan yang terkait, untuk secepatnya merevisi undang-undang, karena harus mengakomodasi perkembangan bisnis jenis baru di industri transportasi. Dengan regulasi baru, akan mendorong ojek konvensional bisa berpindah ke ojek aplikasi. 


Apabila ada indikasi predatory pricing, jadi kewenangan KPPU untuk mengambil tindakan hukum dan bisa rekomendasi untuk melarang operasi", begitu kata Rauf. 



Baca juga: Gojek Tergolong Ekonomi Digital Jenis Market Place? 




Di hari yang sama, Senin (21/12/2015), Kemenkominfo, Rudiantara sedang mempertimbangkan membentuk Satgas Khusus (Task Force), sejak terjadinya kasus larangan yang menimpa startup seperti Go-Jek dan sejenisnya. 


"Startup dengan inovasi teknologinya, datang bersama inovasi yang mengubah budaya dan membuat pengaruh sosial seperti Go-Jek, saat ini. Dalam hal ini, tentu ada peraturan lama yang sudah ada. Seperti sektor transportasi, wewenangnya berada di Kementerian Perhubungan. 


Task Force berisikan orang-orang dari Ditjen Aplikasi dan Telematika (Aptel) Kemenkominfo, dan unsur masyarakat. Nantinya, Task Force ini bertugas untuk mendekati dan melobi kementrian-kementrian yang berhubungan dengan bisnis startup ini, biar startup diberi kesempatan berbisnis sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti ini," begitu menurut Rudiantara



Baca juga: Kritikan HIPMI, YLKI, MTI Terkait Larangan Angkutan Berbasis Aplikasi Oleh Kementrian Perhubungan






source:republika-cnnindonesia-tempo,rmol 
Share this article :

Post a Comment

Silakan komentar yang baik dan sopan, sehingga menjadi media diskusi serta berbagi pengalaman.
Apabila Admin merasa, komentar Anda tidak relevan, mohon maaf jika tidak kami tayangkan.

 
Copyright © 2015 - 2018 ~ Gojek Bandung INFO
Powered by Blogger